Pemerintahan

Usemahu Resmi Jabat Sebagai Penjabat Bupati Buru

logodaerah

AMBON,MALUKU– Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Maluku Ismail Usemahu resmi menjabat sebagai Penjabat Bupati Buru, setelah dilantik secara resmi oleh Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff, yang berlangsung dilantai VII, kantor Gubernur Maluku, Kamis (2/2).

Pelantikan usemahu, didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, nomor 131.81-97 tahun 2017 tentang pengangkatan penjabat Bupati dan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan masa jabatan paling lama 1 tahuun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Ismail-Usemahu, Penjabat Bupati Buru

Ismail-Usemahu, Penjabat Bupati Buru

Pelantikan Penjabat Bupati Buru ini, menindaklanjuti keputusan Mendagri nomor 131.81-95 tahun 2017 tentang pemberhentian Bupati Buru, Ramli Umasugi, Sti, MM masa jabatan tahun 2012-2017 terhitung terakhir masa jabatan 2 januari 2017. Dan nomor 132.81-96 tahun 2017 tentang pemberhentian Wakil Bupati Buru, Ir. Juhana Soedrajat masa jabatan tahun 2012-2017 terhitung terakhir masa jabatan 2 Januari 2017.

Ada beberapa hal yang disampaikan Mendagri sesuai SK yang dibacakan Kepala Biro Pemerintahan, Elvis Pattiselano, yakni Penjabat dapat menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten Buru dan menfasilitasi penyelenggaran pilkada Bupati-Wakil Bupati serta menjaga netralitas ASN. Penjabat Dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali mendapat persetujuan Mendagri.

Gubernur Maluku dalam sambutannya, mengungkapkan ditetapkannya Ismail Usemahu sebagai penjabat Bupati Buru berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Maluku. Mengingat beliau mempunyai kapsitas dan kinerja yang sudah terbukti di bidangnya.

Menurutnya, tinggal beberapa hari kedepaan perhelatan pilkada serentak sudah mulai dilaksanakan pada 15 febuari mendatang. hal ini menjadi tantangan dan tugas dari penjabat Bupati. Karena itu ada beberapa hal penting yang perlu dilaksanakan penjabat, yakni bertangungjawab meneruskan penyelenggaraan pemerintah di kabupaten Buru dan menfasilitasi suksesnya penyelenggara Pilkada.

“Karena itu secepatnya temui kenali kerja KPU maupun Panwaslu dengan menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas dengan penyelengara untuk memastikan logistik, KPPS, data pemilih, begitu juga kendala muapun potensi nganguan masuk dalam kontrol penuh panwaslu sesuai kewenangan masing-masing,”ujarnya.

Kemudian menyangkut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Untuk itu dirinya mengintruksikan Penjabat Bupati Buru segera melakukan konsulidasi birokrasi dan pastikan ASN tidak terjebak dalam polarisasi kepada salah satu pasangan calon.

“Saya mendapat informasi ada sejumlah guru SMA yang terlibat dalam politik praktis dan saya bersumpah akan memecat jika terbukti,”tegasnya.

Selain itu dikatakan, stabilitas keamanan dan ketertiban adalah persoalan yang harus diwaspadai, berbagai potensi nganguan kamtibmas mesti diantisipasi, dengan menekan penyakit masyarakat baik itu judi, narkoba, minuman keras yang merupakan penyumbang masalah sosial terbanyak di masyarakat.

“Penjabat harus membangun koordinasi yang baik dengan aparat keamanan, TNI/Polri tokoh agama, tokoh masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terutama DI akhir masa kampanye dan hari pencoblosan,”ucapnya.

Dirinya berharap jajaran Forkopimda termasuk DPRD bisa membangun sinergitas kinerja dengan penjabat, begitu juga TNI/Polri dan elemen masyarakat lainnya. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pilkada di kabupaten Buru dapat berjalan dengan baik. (IN-04)

Print Friendly, PDF & Email
To Top