Politik

F-PKS DPRD Maluku Gelar Rapat Kerja

Logo PKS

AMBON,MALUKU – Fraksi Partai Keadilan sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Maluku, Sabtu 4 Februari kemarin menggelar rapat kerja dalam rangka membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Maluku.

Rapat kerja ini merupakan rapat kerja tahunan guna mengevaluasi berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh enam anggota utusan PKS di DPRD Maluku.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Maluku, M Azis Sangkala kepada media ini mengatakan rapat ini merupakan sarana partai untuk mengevaluasi kinerja seluruh anggota DPRD asal PKS dalam rangka memediasi kepentingan masyarakat lewat berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Dalam rapat ini juga, kata Sangkala merupakan ajang untuk membicarakan soal usulan kegiatan aspirasi yang akan di perjuangkan oleh Anggota DPRD.

“Dalam rapat ini kita akan mendengarkan berbagai kinerja yang telah dilaksanakan, dan sarana ini juga untuk mendengarkan usulan program aspirasi dari masing-masing dapil yang disaksikan oleh struktur kepengurusan DPD di 11 kabupaten/kota,”kata Sangkala.

Dia mengatakan, tahun 2017 ini merupakan tahun penokohan sehingga, katanya seluruh anggota DPRD asal PKS harus tampil sebagai garda terdepan. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar para wakil rakyat lebih mendekatkan diri dengan masyarakat serta mendorong koordinasi dengan berbagai lintas sektoral di partai-partai.

“Kita mengarahkan agar seluruh anggota legislatif dapat mendekatkan diri dengan masyarakat karena ini merupakan tahun penokohan,”katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Amir Rumra kepada wartawan mengatakan rapat kerja yang berlokasi di Lee Green Hotel merupakan sarana untuk mengevaluasi program yang ditetapkan oleh fraksi melalui tiga fungsi DPRD, yakni Fungsi Legislatif, Bajeting dan Pengawasan.

Politisi PKS ini mengatakan, khusus untuk fungsi legislasi Fraksi telah mengusul, menetapkan dan mengawal berbagai peraturan daerah. Bahkan, pada tahun ini Fraksi PKS telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

“Fraksi telah mengusulkan dan ikut mengawal proses pembentukan ranperda di DPRD,”katanya. Sedangkan untuk proses advokasi kepentingan masyarakat, pihaknya telah melaksanakan program reses guna menjaring aspirasi masyarakat, minus MBD dan MTB dikarenakan tidak PKS Maluku tidak memiliki perwakilan,”bebernya. (IN-04)

Print Friendly, PDF & Email
To Top