Maluku Tengah

Diduga Sunat Hak Karyawan,BADKO HMI Desak Pemda Malteng Evaluasi Pimpinan PT Nusa Ina

PHK
Ilustrasi PHK

MASOHI, MALUKU- Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku Maluku Utara mendesak pemerintah kabupaten Maluku Tengah (Malteng) segera mengevaluasi pimpinan PT. Nusa Ina.

Apa pasal ? perusahan yang di pimpin Sihar Sitorus ini diduga tidak memberikan hak pesangon pada 70-an karyawan setelah di PHK.

Kepada Intim News Maluku, Sabtu (19/2) Kabid Eksertanal BADKO HMI Maluku-Maluku Utara Irsyad Sopalatu mengatakan, setelah melakukan PHK para karyawan meminta perusahan membayar hak mereka, tapi hingga saat ini belum juga ada kejelasan.

“Kendati telah melakukan pertemuan dengan pihak perusahan berulang kali, tapi tuntutan yang mereka sampaikan tak mendapat kejelasan,” ungkapnya.

Dikatakan tuntutan karyawan untuk mendapatkan hak pesangon setelah adanya PHK, adalah amanat UU Nomor 13 tahun 2003, dan itu wajib ditunaikan pihak perusahan.

“Saya rasa jelas amanat UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 ayat 2 tentang pesangon, jadi tidak ada alasan yang substansial dari pihak perusahan untuk tidak menunaikan kewajiban mereka,” jelas Sopalatu.

Selanjutnya ia meminta Dinas Nakerstans Maluku Tengah sebagai pihak yang paling berwewenang agar menjalankan tugas dan fungsinya dalam melihat masalah PHK di PT Nusa Ina.

“Dinas Nakerstans Malteng tidak boleh diam saja, harus jalankan fungsi kontrolnya secara efektif,” desak Sopalatu.

Selain Dinas Nakerstrans, Sopalatu juga meminta DPRD Kabupaten Malteng sebagai lembaga yang memayungi kepentingan rakyat menjalankan fungsi pengawasanya dengan memanggil pimpinan perusahan untuk mempertanggung-jawabkan­ masalah ini.

“DPRD Malteng juga harus lihat masalah karyawan yang sedang dikabiri oleh perusahan. Sihar Sitorus sebagai pimpinan perusahan harus dipanggil untuk dievaluasi. Bila ia macam-macam, maka cabut saja izin operasi mereka,” tandasnya. (IN-10)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top