Maluku

38 Kasus Pelanggaran Pilkada Diterima Bawaslu Maluku

Bawaslu

AMBON,MALUKU- Badan pengawasan pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku merilis sebanyak 38 kasus dugaan pelanggaran pilkada yang diterima oleh pihaknya terhitung mulai awal proses pilkada ini digelar. Diduga, dari lima kabupaten/kota yang akan menggelar perhelatan politik itu, Kota Ambon di kategorikan sebagai daerah yang memiliki laporan terbanyak.

Komisioner Bawaslu Maluku, Abdullah Ely kepada wartawan di ruang kerjanya merincikan, dugaan pelanggaran pilkada yang dirangkum oleh Bawaslu hingga kemarin berjumlah 38 kasus.

Perincian, 33 kasus terdiri dari dugaan pelanggaran administrasi, sedangkan 3 kasus dugaan pelanggaran pidana Pilkada.

“Kalau dugaan pelanggaran administrasi itu misalnya, bahan kampanye ditempelkan pada mobil pasangan calon. Itu memang sudah diperingati oleh KPU, “ujarnya.

Sedangkan untuk laporan pelanggaran pidana, memang tidak disebutkan secara spesifik, tetapi masih diproses. Selain itu, masih banyak dugaan pelanggaran Pilkada yang tengah dikaji dan diklarifikasi oleh Bawaslu. “Namun tidak semua laporan yang diajukan kepada Panwaslu maupun Bawaslu, diproses. Karena jika laporan itu tidak didukung bukti-bukti pendukung yang akurat maka akan dihentikan,” ungkapnya.

Dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Buru katanya sebanyak 24 kasus. 22 diantaranya merupakan pelanggaran administrasi, sedangkan 2 kasus pelanggaran pidana.

“Untuk dua kasus dugaan pelanggaran pidana di Kabupaten Buru, sudah dihentikan. Karena setelah terima laporan kemudian ditindaklanjut, ternyata bukti pendukung tidak kuat. Sehingga laporan tersebut tidak layak dilanjutkan,” jelasnya.

Kemudian Kabupaten SBB, ada beberapa laporan terkait dugaan pelanggaran Pilkada. Namun setelah ditelusuri, ternyata bukti-bukti pendukungpun tidak ada. Sehingga, laporan itu dihentikan.

Semenntara di MTB, dugaan pe­langgaran pilkada ada juga yang dilaporkan seperti pelanggaran administrasi. Hanya saja, laporan-laporan dugaan pelanggaran itu tidak memiliki cukup bukti pendukung sehingga diputuskan agar dihentikan.

Khusus di Malteng, laporan baik berupa dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana semuanya juga dihentikan. “Alasannya juga sama, yakni para pihak-pihak yang melapor, tidak mampu membuktikan laporannya,” katanya.

Dia menjelaskan, ada warga yang melapor dugaan pelanggaran Pilkada berupa warga yang memiliki KTP fiktif. Tetapi, saat diklarifikasi saksi maupun pihak yang melaporkan tidak bersedia menunjukan bukti-bukti. (IN-04)

Print Friendly, PDF & Email
To Top