Seram Bagian Barat

DOB Kab.Talabatai Disetujui, Ruspanah Apresiasi Penjabat Bupati

Izaac Ruspanah

Izaac RuspanahSBB,Maluku – Tokoh Pemekaran DOB Kabupaten Talabatai Izaac Ruspanah memberikan apresiasi kepada penjabat Bupati Seram Bagian Barat Drs. Ujir Halid, M.Si dan Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea, SH, MM  karena telah menyetujui  DOB Kab.Talabatai.

Bersama 3 pimpinan Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah  masing masing Ketua DPRD, Drs. Julius Maurits Rotasouw, wakil ketua I, Mustafa Nasir, S.Sos.i, Ketua II, Bahtiar Rivai Payapo bersama seluruh anggota DPRD SBB periode 2014-2019 menyetujui DOB Kab.Talabatai. persetujuan itu tersurat dengan Nomor 170/01/KPTS/DPRD/SBB/2017 dan Nomor 170/07 Tahun 2017 tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Talabatai.

“Kami sangat berterima kasih atas partisipasi serta dukungan moral terutama kepada Sekretaris Daerah, Mansur Tuharea, SH, MM terkait persetujuan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Drs. Ujir Halid, M.Si bersama tiga orang pimpinan Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah yaitu, Ketua DPRD, Drs. Julius Maurits Rotasouw, wakil ketua I, Mustafa Nasir, S.Sos.i, Ketua II, Bahtiar Rivai Payapo atas persetujuan bersama DPRD Kab SBB dengan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 170/01/KPTS/DPRD/SBB/2017 dan Nomor 170/07 Tahun 2017 tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Talabatai,” jelas Ketua tim pemekaran Drs. Izaack Ruspanah pada media ini kantor sekretariat pemekaran Kabupaten Talabatai.

Mantan  anggota DPRD dari Partai Golkar ini juga memberikan apresiasi penuh kepada Kepala Desa/Raja, stake holders  yang mediami  wilayah Talabatai yang ikut berpartisipasi dan mendukung pemekaran Talabatai, sehingga diparipurnakan dan disetujui pada 9 Januari 2017.

“Saya menghimbau kepada seluruh Raja/Kades dan seluruh masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Talabatai untuk bersama-sama mendukung proses ini, dan diharapkan pada Tahun 2017, Presiden RI, Joko Widodo dapat menandatangani Amanat Presiden (Ampres) tentang pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB),” jelasnya.

Lebih lanjut Izaack Ruspana atau yang akrab disapa Cak Ruspanah menegaskan berdasarkan Pasal 55 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka pemerintah terlebih dahulu mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Deserta).

Sementara ditempat terpisah, Raja Hatusua, Kecamatan Kairatu, Petrus Saul Tuhuteru pada media ini tegaskan proses pemekaran sebuah DOB adalah sebuah kebutuhan karena selain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperpendek rentang kendali, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru.

“Saya mewakili para raja/Kades yang mendiami wilayah Talabatai berharap kepada Presiden RI, Joko Widodo dalam waktu dekat segera menandatangani Ampres dan Deserta untuk pembentukan DOB di Indonesia dan salah satunya adalah Kabupaten Talabatai, Propinsi Maluku,” pungkasnya. (IN-08)

Print Friendly, PDF & Email
To Top